Anggota DPR nilai Polri era Prabowo tunjukkan penegakan hukum tegas
Abdullah Soroti Ketegasan Penegakan Hukum Polri di Era Prabowo
Bisadonasi.com – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan arah penegakan hukum yang lebih tegas. Penilaian tersebut mencakup tindakan terhadap pelanggaran yang melibatkan anggota kepolisian maupun masyarakat luas.
Bagi Abdullah, ketegasan tidak cukup dipahami sebagai tindakan penindakan semata. Prinsip utama yang harus dijaga ialah penerapan hukum secara adil kepada setiap pihak, tanpa membedakan status, kedudukan, atau latar belakang. Hal itu juga menjadi ukuran penting bagi masyarakat dalam menilai kredibilitas lembaga penegak hukum.
“Prinsipnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab,” kata Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Pengawasan DPR dan ruang bagi kritik publik
Komisi III DPR RI memiliki peran pengawasan terhadap berbagai lembaga di bidang hukum, termasuk Polri. Abdullah menjelaskan bahwa fungsi tersebut dijalankan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, serta pemantauan atas informasi dan keluhan masyarakat yang berkembang di media.
Pengawasan parlemen menjadi bagian dari sistem akuntabilitas yang diperlukan agar kebijakan, tindakan, dan pelayanan kepolisian tetap berada dalam koridor hukum. Namun, efektivitasnya juga sangat bergantung pada keterbukaan institusi terhadap masukan dari luar.
Karena itu, pimpinan Polri dinilai perlu memberikan ruang yang memadai bagi kritik dan pengaduan warga. Kritik bukan sekadar respons terhadap persoalan, melainkan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat disiplin internal, dan menjaga hubungan antara aparat dengan masyarakat.
Abdullah meminta setiap laporan serta kritik publik diperlakukan sebagai masukan yang serius. Ketika mekanisme evaluasi berjalan terbuka, kepercayaan masyarakat kepada Polri dapat dibangun melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan.
Polisi bersama masyarakat
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui tema “Polisi Bersama Masyarakat”. Tema tersebut menegaskan pentingnya pendekatan pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Hubungan yang sehat antara polisi dan warga memiliki arti penting dalam proses penegakan hukum. Masyarakat membutuhkan akses yang mudah untuk menyampaikan laporan, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan kepastian atas penanganan perkara. Di sisi lain, aparat memerlukan dukungan warga dalam pencegahan kejahatan dan penyampaian informasi yang relevan.
Pendekatan yang humanis tidak mengurangi ketegasan hukum. Justru, pelayanan yang menghormati warga dan prosedur yang dijalankan secara profesional dapat memperkuat legitimasi tindakan kepolisian. Penindakan yang tegas perlu berjalan seiring dengan komunikasi yang baik, perlindungan hak warga, dan sikap yang proporsional.
Tantangan kejahatan modern
Selain isu pengawasan dan pelayanan, Abdullah menekankan perlunya kesiapan Polri menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang. Kejahatan siber, judi online atau judol, penipuan digital, serta peredaran narkotika menjadi beberapa bidang yang memerlukan perhatian berkelanjutan.
Karakter kejahatan tersebut menuntut kemampuan yang berbeda dibanding penanganan tindak pidana konvensional. Aktivitas digital dapat berlangsung lintas wilayah, menggunakan teknologi yang cepat berubah, dan menyasar masyarakat melalui berbagai platform. Kondisi ini membuat penguatan kapasitas personel serta dukungan teknologi menjadi kebutuhan penting.
Dalam penanganan narkotika, tantangannya juga tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku. Pencegahan, pengungkapan jaringan, serta perlindungan masyarakat dari dampak peredaran barang terlarang tetap menjadi bagian dari kebutuhan penegakan hukum yang efektif.
Abdullah memandang peningkatan sarana, prasarana, dan kemampuan sumber daya manusia harus terus diperhatikan agar Polri mampu merespons perubahan pola kejahatan. Modernisasi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknologi, tetapi juga dengan kesiapan personel untuk bekerja secara akurat, bertanggung jawab, dan sesuai prosedur.
Anggaran harus memberi dampak nyata
Dukungan anggaran, dalam pandangan Abdullah, perlu diarahkan secara tepat sasaran dan dikelola secara transparan. Penggunaan anggaran seharusnya memberi dampak langsung terhadap efektivitas penegakan hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Transparansi menjadi unsur penting karena anggaran yang dikelola dengan baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Pengadaan fasilitas, pengembangan teknologi, pelatihan anggota, dan penguatan pelayanan perlu memiliki tujuan yang jelas serta dapat dievaluasi manfaatnya.
Dengan dukungan yang tepat, Polri diharapkan semakin siap menghadapi tantangan keamanan yang kompleks tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat. Ketegasan hukum, profesionalisme aparat, dan sikap humanis dalam pelayanan dipandang sebagai tiga unsur yang harus berjalan bersama.
“Polri harus semakin modern dalam menghadapi kejahatan, profesional dalam penegakan hukum, dan humanis dalam melayani masyarakat,” ucap Abdullah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Anggota DPR nilai Polri era Prabowo?Anggota DPR nilai Polri era Prabowo is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Anggota DPR nilai Polri era Prabowo matter?Anggota DPR nilai Polri era Prabowo matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.