KemenHAM dorong Kemensetneg proses empat draf regulasi strategis
Empat Regulasi HAM Dinilai Mendesak untuk Mendukung Agenda Pemerintah
Bisadonasi.com – Kementerian Hak Asasi Manusia meminta Kementerian Sekretariat Negara mempercepat penanganan empat rancangan regulasi penting yang telah tertunda sekitar delapan bulan. Kelengkapan aturan tersebut dipandang menentukan pelaksanaan agenda hak asasi manusia dan demokrasi dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa kesiapan kelembagaan maupun infrastruktur tidak akan cukup apabila belum disertai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan. Tanpa regulasi, program yang telah disiapkan pemerintah berisiko tidak dapat bergerak secara efektif di tingkat pusat maupun daerah.
“Bagaimana bisa HAM di Indonesia itu bisa terbangun secara baik dan benar kalau semua landasan ya, hukum, belum diproses di Kementerian Sekretariat Negara? Saudara sekalian, tidak akan bisa,” ujar Pigai.
Dalam pandangannya, Asta Cita pada poin pertama mencerminkan cita-cita Presiden Prabowo yang telah disimpan selama lebih dari dua dekade. Karena itu, penerjemahan visi tersebut ke dalam kebijakan teknis membutuhkan kerangka hukum yang jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemulihan dan perlindungan hak warga.
Revisi UU HAM dan RAN HAM Generasi Keenam
Empat rancangan yang didorong untuk segera diproses meliputi revisi Undang-Undang HAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RAN HAM Generasi Keenam, Peraturan Presiden mengenai Bisnis dan HAM, serta Instruksi Presiden tentang Pemulihan Pelanggaran HAM.
Revisi Undang-Undang HAM ditempatkan sebagai landasan utama arah pembangunan politik HAM di Indonesia. Keberadaannya penting karena kebijakan turunan, koordinasi antarlembaga, serta program yang menyasar perlindungan hak masyarakat memerlukan pijakan aturan yang selaras dan dapat dijalankan.
RAN HAM Generasi Keenam juga menjadi perhatian mendesak. Dokumen ini dibutuhkan sebagai pedoman aksi bagi pemerintah di berbagai tingkatan. Ketiadaan dasar hukum untuk RAN HAM generasi terbaru disebut telah memengaruhi pemanfaatan anggaran pelaksanaan RAN HAM tahun 2026 yang sebelumnya disiapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa regulasi bukan hanya persoalan administrasi di tingkat kementerian. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian arah dan dasar pelaksanaan agar dana yang telah dialokasikan dapat dipakai secara tepat untuk program terkait hak asasi manusia. Ketika payung hukum belum tersedia, perencanaan yang telah dilakukan daerah dapat tertahan.
Aturan Bisnis dan HAM serta Pemulihan Pelanggaran
Rancangan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM dipandang memiliki dua fungsi penting. Aturan itu ditujukan untuk membantu menekan kejahatan korporasi sekaligus berkaitan dengan salah satu persyaratan aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.
Hubungan antara kegiatan usaha dan hak asasi manusia menjadi perhatian karena keputusan serta aktivitas korporasi dapat berdampak pada masyarakat, pekerja, dan lingkungan sekitarnya. Kerangka regulasi yang jelas diperlukan agar tanggung jawab pelaku usaha, peran pemerintah, serta mekanisme penanganan persoalan dapat memiliki acuan yang lebih kuat.
Sementara itu, Instruksi Presiden tentang Pemulihan Pelanggaran HAM diperlukan untuk menjadi dasar pembentukan unit pemulihan. Pigai menilai ketiadaan instruksi tersebut turut memengaruhi upaya penyediaan dukungan bagi korban krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah.
Usulan anggaran KemenHAM yang berkaitan dengan korban krisis kemanusiaan di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, misalnya, tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas karena belum ada landasan hukum yang mendukung pembentukan serta kerja unit pemulihan tersebut.
Hal ini memperlihatkan keterkaitan langsung antara regulasi dan kemampuan pemerintah menyediakan program. Sebuah kebijakan dapat memiliki tujuan yang jelas, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan mandat yang cukup agar dapat masuk ke dalam proses perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintahan.
Target Agar Manfaat Dirasakan Sebelum 2029
KemenHAM menekankan perlunya percepatan penyelesaian seluruh rancangan tersebut agar program strategis pemerintah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebelum 2029. Bagi kementerian ini, pengesahan aturan tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk mengoperasikan agenda yang telah disiapkan.
Keempat rancangan memiliki cakupan yang berbeda, tetapi saling berkaitan: revisi UU HAM memberi arah kebijakan umum, RAN HAM mengatur rencana tindakan, aturan Bisnis dan HAM menyasar dimensi korporasi, sedangkan Instruksi Presiden tentang pemulihan membuka jalan bagi penanganan korban pelanggaran HAM.
Dengan dasar hukum yang lengkap, koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Kepastian aturan juga penting agar pembiayaan program tidak berhenti pada tahap perencanaan dan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan maupun pemulihan.
“Begitu seluruh regulasi itu disetujui, saya akan jalankan,” ujar Pigai.
Desakan percepatan kepada Kemensetneg menempatkan proses regulasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan visi pemerintahan. Tahap berikutnya akan sangat bergantung pada penyelesaian empat rancangan tersebut sehingga agenda HAM dan demokrasi memiliki dasar operasional yang dapat digunakan secara nyata.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KemenHAM dorong Kemensetneg proses empat draf?KemenHAM dorong Kemensetneg proses empat draf is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KemenHAM dorong Kemensetneg proses empat draf matter?KemenHAM dorong Kemensetneg proses empat draf matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.