APPI ungkapkan 28 klub tunggak gaji pemain total Rp14,8 miliar
Utang Gaji Rp14,8 Miliar di 28 Klub: Bayang-Bayang Buram di Balik Kompetisi Sepak Bola Indonesia
Bisadonasi.com – Permusuhan antara klub dan pemain soal pembayaran gaji bukan lagi isu musiman di sepak bola Indonesia. Pada Senin, di Kantor I.League Jakarta, data terbaru yang diungkap dalam forum Water Break PSSI Pers bertajuk "Membawa Liga Naik Kelas" memperlihatkan bahwa persoalan ini masih mengakar dalam. Sebanyak 28 klub yang tersebar dari kasta tertinggi Super League hingga Liga 4 tercatat menunggak hak finansial para pemainnya, dengan total nilai mencapai Rp14,8 miliar dan melibatkan 303 atlet sepak bola profesional.
Angka tersebut bukan sekadar statistik administratif. Di baliknya terdapat ratusan keluarga pemain yang bergantung pada gaji bulanan untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan. Ketika pembayaran tertunda berbulan-bulan, dampaknya melampaui lapangan: motivasi menurun, cedera tidak tertangani, dan reputasi liga di mata investor serta sponsor ikut tergerus.
Skala Masalah yang Terungkap
Mohammad Agus Riza Hufaida, yang menangani divisi hukum di Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI), memaparkan bahwa dari seluruh laporan yang masuk hingga putusan NDRC (National Dispute Resolution Committee) yang belum dieksekusi, akumulasi tunggakan menyentuh 28 entitas klub. Ia menegaskan bahwa rentang masalah ini tidak terbatas pada satu divisi saja.
"Total kasus yang ada di kita, baik dari laporan maupun sampai dengan putusan NDRC tapi belum dilaksanakan, itu total ada 28 klub. Ya, dengan total 303 pemain. Itu dari Liga 1 sampai Liga 4 dengan nilai keseluruhan 14 miliar 800 juta sekian."
Perlu dicatat bahwa Rp14,8 miliar untuk 303 pemain berarti rata-rata tunggakan per pemain berada di kisaran Rp48,8 juta. Bagi pemain di divisi bawah yang kontraknya berkisar Rp3–8 juta per bulan, angka itu setara dengan tunggakan empat hingga lima bulan gaji. Bagi pemain Super League dengan kontrak lebih tinggi, keterlambatan serupa tetap berdampak serius pada stabilitas finansial mereka.
Daftar Klub yang Terjerat Tunggakan
Ke-28 klub yang namanya disebut dalam paparan tersebut mencakup entitas dari berbagai tingkatan kompetisi: PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, PSIS Semarang, RANS FC, Sriwijaya FC, Persikota Tangerang, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, Persibo Bojonegoro, Persekat Tegal, Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, Persikabo 1973, dan Waanal Brother FC.
Kehadiran nama-nama seperti PSM Makassar, Semen Padang, dan Sriwijaya FC—klub dengan sejarah panjang dan basis suporter besar—menunjukkan bahwa masalah pembayaran bukan sekadar fenomena klub kecil beranggaran terbatas. Ia menyentuh institusi yang secara historis memiliki sumber daya lebih memadai.
Hak Pemain sebagai Garis Merah
Riza menekankan bahwa persoalan gaji bukan urusan administratif belaka, melainkan hak fundamental setiap pekerja sepak bola. Ia mengutip prinsip klasik yang sering digaungkan dalam konteks ketenagakerjaan:
"Dan hak pemain ini, ya kalau ada hadis yang bilang bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."
Pernyataan itu mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran, betapapun kecilnya alasan administratif atau keuangan yang dikemukakan klub, tetap merupakan pelanggaran terhadap martabat pekerja. Dalam konteks sepak bola Indonesia yang masih berjuang membangun profesionalisme, konsistensi pembayaran menjadi indikator paling dasar dari tata kelola klub yang sehat.
Sanksi dan Zero Tolerance: Dari Janji ke Praktik
Musim baru dijadwalkan kick-off pada akhir pekan saat paparan itu disampaikan. Riza berharap tidak ada lagi klub yang memasuki kompetisi dengan tunggakan warisan dari musim sebelumnya. Ia menilai bahwa klub yang masih memiliki masalah hak pemain semestinya tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi—sebuah langkah yang ia sebut sebagai sanksi tegas.
"Dan soal bagaimana kemudian tidak ada permasalahan gaji, sebenarnya mungkin beberapa tahun sebelumnya kami sudah berulang kali menyampaikan mitigasi-mitigasinya, termasuk soal zero tolerance terkait dengan klub lisensi tadi."
Konsep zero tolerance dalam lisensi klub berarti bahwa pemenuhan kewajiban finansial kepada pemain menjadi prasyarat mutlak untuk memperoleh izin berkompetisi. Tanpa mekanisme penegakan yang nyata, kebijakan semacam itu berisiko menjadi retorika belaka. APPI, sebagai representasi pemain, berada dalam posisi untuk mengawal implementasi aturan tersebut melalui jalur NDRC dan, bila perlu, eskalasi ke federasi.
Warisan Musim Lalu: PSBS, PSM, dan Semen Padang
Di Super League musim sebelumnya, tiga klub tercatat menunggak gaji pemain: PSBS Biak, PSM Makassar, dan Semen Padang. Dari ketiganya, kasus PSBS mendapat sorotan khusus karena masalahnya telah muncul sekitar empat bulan sebelum kompetisi berakhir—artinya ada waktu yang cukup bagi klub dan otoritas untuk melakukan intervensi dini. Namun hingga saat paparan disampaikan, hak finansial pemain PSBS belum juga terpenuhi.
"Kita mau ngomong membawa liga naik kelas, tapi masalah dasar terkait dengan haknya pemain itu, masih menjadi problem."
Ketimpangan antara ambisi "naik kelas" dan realitas pembayaran gaji menciptakan narasi yang kontraproduktif. Liga yang mengklaim standar profesional internasional namun membiarkan tunggakan berlarut-larut akan kehilangan kredibilitas di mata pemain asing, agen, dan pemangku kepentingan global.
Ke Depan: Titik Nol yang Tidak Bisa Dinegosiasikan
Riza menutup paparannya dengan penekanan bahwa masalah ini seharusnya sudah ditinggalkan beberapa tahun lalu. Ia menegaskan bahwa untuk musim yang baru dimulai, minimal di level Super League, tidak boleh lagi terjadi keterlambatan pembayaran.
"Harusnya sudah kita tinggalkan beberapa tahun lalu. Dan ke depan ini harus sudah harus enggak boleh terjadi, minimal Liga 1, jangan sampai terjadi. Ini yang paling penting."
Tantangan sesungguhnya bukan pada ketersediaan data—APPI sudah memetakan 28 klub dan 303 pemain secara rinci—melainkan pada kemauan politik dan kapasitas institusional untuk menegakkan konsekuensi. Tanpa itu, setiap musim baru akan diawali dengan daftar tunggakan yang sama, dan narasi "naik kelas" akan tetap menjadi slogan tanpa substansi.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is APPI ungkapkan 28 klub tunggak gaji?APPI ungkapkan 28 klub tunggak gaji is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does APPI ungkapkan 28 klub tunggak gaji matter?APPI ungkapkan 28 klub tunggak gaji matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.